Bisnis / Rumah Murah

Pemerintah bakal bangun rumah DP 0% di daerah perkotaan

Penyediaan rumah layak huni masing-masing untuk 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 270.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri.

Pemerintah bakal bangun rumah DP 0% di daerah perkotaan Seorang warga berjalan di perumahan bersubsidi Green Citayam City Depok, Jawa Barat, Jumat (26/10/2018). Pencapaian pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang perumahan, yakni telah menyediakan rumah murah bersubsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 6.145 unit yang 1200 unit rumah diantaranya berlokasi di Jalan Raya Citayam Payang Depok. ANTARA FOTO

Pemerintah mengupayakan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni masing-masing untuk 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 270.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 360.000 anggota Polri.

“Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Juga untuk memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan,” kata Jokowi melalui akun instagramnya yang diunggah pada Kamis, (8/11).

Pada April 2018, dalam sebuah rapat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan sudah mengajukan skema khusus untuk rumah tersebut, yakni DP atau uang muka 0% dengan masa pinjaman bisa mencapai 30 tahun. Tak hanya itu, pembayaran cicilan masa pinjamannya bahkan bisa sampai usia pensiun. 

“Cicilan masa pinjaman mkasimum bisa sampai usia 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun,” kata Bambang. 

Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan di beberapa kementerian atau lembaga dengan melibatkan bank BUMN. Namun, implementasi dari pembangunan tersebut sisfatnya masih pembelian secara pribadi. 

“Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi,” tutur Bambang. 

Sementara pemerintah, kata Bambang, menginginkan skala besar. Tidak bersifat individu. Kemungkinan bentuknya bisa berupa kompleks apartemen atau rumah susun. Adapun skemanya bisa mengikuti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan selama ini. 

Terkait persoalan lahan, pemerintah akan mengupayakan lahan yang dikuasai negara atau punya kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan. Fokus pemerintah terutama di daerah perkotaan. Meski demikian, pembangunan rumah tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.

“Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rusun tadi. Dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rumah susun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum misalnya, kalau di Jakarta itu dengan kereta Commuter atau LRT,” ungkap Bambang.

Adapun prioritasnya, rumah ini nantinya diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi, atau selama ini masih tinggal di rumah dinas. Diketahui, saat ini hampir sejuta atau 930.000 dari unsur ASN, TNI, dan Polri belum memiliki rumah sendiri. 


Berita Terkait