Pemerintah diminta tetap urus para pencari suaka

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta tak menelantarkan para pencari suaka yang saat ini menempati bekas gedung kodim di Kalideres, Jakarta. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan, sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab mengurus para pengungsi.

"Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, seharusnya mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk menangani persoalan kemanusiaan ini," kata Charles di Jakarta, Jumat (23/8).

Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya telah memberikan bantuan bagi para pengungsi. Pemprov telah menyedikan tempat tinggal bagi mereka di bekas gedung kodim di Kalideres, yang mulai ditempati sejak 11 Juli 2019.

Selain tempat berteduh dan beristirahat, di lokasi tersebut Pemprov DKI menyediakan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Kebutuhan pangan pun disediakan pemprov bagi para pencari suaka yang berjumlah sekitar 1.000 orang.

Hanya saja, Pemprov DKI akan menghentikan bantuan tersebut akhir bulan ini. Para pengungsi juga diminta meninggalkan lokasi yang selama ini mereka tempat pada 31 Agustus 2019 nanti.