Perwakilan 35 Kabupaten/Kota se-Jateng minta kepastian hukum Ganjar Pranowo
"Jangan sampai mereka sudah capek-capek melaksanakan Pilkada, namun mendapatkan gubernur yang bermasalah".
Sejumlah masyarakat yang mengaku perwakilan dari 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Kuningan, Jakarta, jumat (22/6). Mereka difasilitasi oleh Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang diketuai Ratna Sarumpaet.
Menurut Ratna, kedatangan perwakilan masyarakat Jawa Tengah tersebut untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait penanganan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo.
Hanya saja, Ratna mengisyaratkan ketidakpuasan setelah melakukan pertemuan dengan KPK. Sebab menurutnya, jawaban yang diberikan KPK masih bersifat normatif.
"Hal ini hanya untuk memastikan kedudukan kasusnya pak Ganjar Pranowo, karena mereka nantinya pada saat di TPS, akan berhadapan dengan gambar pak Ganjar. Hanya untuk menghilangkan keraguan, sekaligus semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa sudah terlibat kasus masih diperbolehkan (maju di Pilkada)," kata aktivis senior tersebut, di depan gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/6).
Ratna juga mempertanyakan sikap KPK dalam menelisik keterlibatan Ganjar dalam kasus KTP-el. Sebab saat dipanggil KPK, Ganjar meminta penangguhan pemeriksaan hingga usai Pilkada yang seakan disetujui oleh KPK. Hal ini berbeda dengan perlakuan yang diberikan pada Sandiaga Uno. Saat itu, Sandi yang tengah mengikuti kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta, dipanggil oleh lembaga antirasuah tersebut.