PKS usul pembentukan kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur
Pendapat itu dilontarkan karena pemerintah dianggap gagal menyelesaikan persoalan di "Bumi Cenderawasih" dalam 10 tahun terakhir.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai, pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua belum menyentuh akar masalah, seperti diskriminasi, rasialisme, pelanggaran HAM, serta pembangunan yang dianggap tidak menyejahterakan orang asli Papua (OAP).
Pernyataan itu menanggapi tewasnya seorang prajurit TNI, Prada Agus Kurnia, pascakontak senjata dengan Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
"Yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (13/1).
"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin, mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah. Ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," sambungnya.
Sukamta merasa konflik di Papua harus segera diakhiri. Pasalnya, sudah banyak nyawa melayang sia-sia dan kerugian mencapai triliunan rupiah. Jika terus berlanjut, negera dianggap gagal menjalankan tugasnyaa di "Bumi Cenderawasih."