Polemik vaksin Nusantara, kubu BPOM jawab tudingan anggota DPR

Hingga saat ini, sebanyak 102 orang dan dua lembaga, yakni Kawal Covid-19 dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), mendukung integritas dan independensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dukungan ini menyusul tekanan politik kepada BPOM terkait Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah,” ujar Anggota Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo dalam keterangan pers virtual, Sabtu (17/4).

Nama-nama yang dimaksud TII mulai dari mantan menteri, akademisi, epidemiolog, pengacara, pengusaha, pegiat antikorupsi, pekerja seni, hingga aktivis HAM. Di antaranya adalah Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ananda Sukarlan, Azyumardi Azra, Butet Kertaradjasa, Emil Salim, Goenawan Mohamad, Imam B. Prasodjo, Omi K. Nurcholish Madjid, Zainal Arifin Mochtar dan masih banyak nama-nama lainnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas membantah tudingan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena terkait BPOM menggalang dukungan tokoh nasional dalam polemik vaksin Nusantara. Melki sebelumnya menuduh BPOM bermain politik dengan memposisikan diri sebagai yang dizalimi pascasejumlah Komisi IX DPR ikut pengambilan sampel darah Vaksin Nusantara.

“Saya pikir itu tafsiran yang salah (tudingan Melki Laka Lena terkait menggalang dukungan), Kami tidak meminta izin siapapun. Inisiatif ini muncul secara alami dalam diskusi kami dalam WhatsApp grup gerakan sejuta antigen. Jadi, tidak ada hubungan (sama tudingan tadi), ini murni kepedulian kami sebagai warga (negara) yang waras,” ucapnya.