PPKM darurat, Muhammadiyah DKI: Pemerintah harus jadi teladan
Pejabat pemerintah tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan PPKM darurat.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus diiringi dengan sikap konsisten pemerintah. Hal itu ditegaskan, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta, Ristan Alfino.
Dia meminta, pejabat pemerintah tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan PPKM darurat, seperti kasus-kasus sebelumnya.
"Seperti Ibu Sri Mulyani yang menyuruh masyarakat berbelanja pada lebaran Idul Fitri kemarin. Dan Bapak Sandiaga Uno yang menganjurkan WFH (work from home) dari Bali. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo yang datang ke pernikahan Youtuber Atta Halilintar. Sungguh ini sama sekali tidak mencerminkan sensitifitas terhadap pendemi Covid-19," kata Ristan dalam keterangannya, Minggu (5/7).
Ristan menegaskan, semua pejabat negara harus memberikan teladan yang baik, sehingga masyarakat dapat meniru dan menyontohkan mereka. "Kalau tidak ya bakal susah semuanya," ujar dia
Selain itu, dia juga meminta, agar PPKM darurat tidak digunakan untuk menggolkan undang-undang (UU) tertentu. Mengingat UU Cipta Kerja diketok palu tahun lalu. "Mudah-mudahan tidak ada yang model begini lagi," katanya.