Dewan Pengawas KPK harus jadi garda terdepan
Pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK, bisa berasal dari luar maupun dari dalam KPK sendiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK. Namun, Jokowi tetap membentuk Dewan Pengawas KPK,
Anggota Komisi Pengawas PERADI Pusat, Kaspudin Nor pun mengingatkan, agar penunjukkan Dewan Pengawas tidak dilakukan secara asal.
Kaspudin bilang, penunjukkan Dewan Pengawas yang serampangan justru akan menjadi bumerang bagi Jokowi dan KPK. Apabila Dewan Pengawas tidak diisi oleh orang yang berintegritas untuk melawan korupsi, dikhawatirkan bakal melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Masyarakat tidak apriori dengan berpikiran bahwa Dewan Pengawas KPK hanya dewan yang basa-basi. Oleh karena itu, dewan pengawas juga harus bisa membantu KPK, agar tetap berintegritas penuh. Integritas dalam pengertian bekerja sebagaimana latar historis pembentukannya dan ekspektasi publik yang sesungguhnya masih amat tinggi," kata Kasupdin kepada Alinea.id pada Senin (11/11).
Mantan Komisioner Komisi Kejaksaan RI ini juga mengingatkan kalau, KPK harus bermitra dengan semua lembaga penegakan hukum. Dewan Pengawas juga harus terus-menerus mengingatkan KPK, agar tidak tunduk pada siapa pun yang ingin melemahkan institusi.