Setara Institute pertanyakan peran BPIP
Sejatinya kehadiran BPIP dapat menjadi instrumen pemerintah untuk meminimalisir isu radikalisme.
Wakil Direktur Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos memberikan kritikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran masih adanya potensi radikalisme di dalam kampus.
Berdasarkan hasil survei yang ditemukan Setara Institute di 10 kampus ternama di Indonesia, potensi tumbuhnya bibit radikalisme masih nampak terlihat. Hal tersebut menandakan sejauh ini pemerintah masih belum optimal dalam menangani isu tereebut.
"Kita belum melihat secara nyata program-program pemerintah. Survei kami ini buktinya, masih banyak potensi-potensi ke arah sana," terang Bonar di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Berangkat dari hasil survei ini, seharusnya pemerintah bisa membuat program jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya melakukan pelatihan kepada mahasiswa, berkoordinasi dengan ketua organisasi mahasiswa, dan elemen lain. Pemerintah juga wajib memproyeksinya Pancasila sebagai ideologi negara masuk dalam materi di perkuliahan agar sikap toleransi dapat tertanam.
Dalam konteks BPIP, pemerintah juga harus memperhatikan lembaga nonstruktural tersebut. Diterangkan Bonar, sejatinya kehadiran BPIP ini dapat menjadi instrumen pemerintah untuk meminimalisir isu radikalisme.