Soal penculikan 5 WNI, DPR: Perlu terobosan diplomasi

Kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf jadi barometer evaluasi pengamanan.

Menlu Retno Marsudi (kiri) mendampingi satu dari dua WNI sandera kelompok Abu Sayyaf, Maharudin (tengah) bertemu dengan istrinya (kanan) di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Foto Antara/Aditya Pradana Putra

Pemerintah diimbau membangun komunikasi dengan negara tetangga untuk mengantisipasi terulangnya kasus penculikan warga negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Abus Sayyaf.

"Saya berharap pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan, dalam hal ini Menteri luar Negeri (Menlu) bekerja sama dengan negara-negara di sekitar seperti Malaysia, Singapura dan Filipina misalnya. Untuk antisipasi masalah ini agar tidak terulang kembali. Itu yang paling penting karena ini sudah berulang-ulang," kata Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Kharis menilai langkah pemerintah dalam upaya pembebasan lima WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sudah tepat. Hanya saja perlu dioptimalkan kembali dalam konteks pencegahannya ke depan.

"Langkah yang ditempuh sudah baik karena kita tidak bisa serampangan, jadi ya langkah diplomasi menjadi solusi dari ini semuanya. Makanya perlu terobosan diplomasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Menlu," ujar politikus PKS itu.

Pemerintah, kata Kharis harusnya berani membuat terobosan dengan mencari tahu modus yang digunakan kelompok Abu Sayyaf dalam menyandera WNI dan meminta tebusan.