Soal Uighur, Pemerintah diminta evaluasi kerja sama dengan China
Apapun alasannya Pemerintah China tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat Uighur.
Pascaberedarnya informasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pemerintah China kepada masyarakat muslim etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama strategis dengan China.
“Kami mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap umat Muslim di Uighur,” kata Ketua Umum ICMI, Ferry Kurnia Rizkiansyah melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat, (21/12).
Menurut Ferry, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif, baik melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau institusi lainnya untuk menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM.
“Pemerintah China harus memastikan Muslim Etnis Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Selain itu, kata Ferry, Pemerintah Indonesia perlu mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia agar memberikan penjelasan resmi mengenai situasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Informasi ini penting agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia.