Dialog CESCR, Jaringan Sipil sebut jawaban RI defensif
"Pemerintah justru represif di lapangan dengan proyek-proyek pembangunannya."
Komnas HAM minta pembebasan warga Pulau Rempang yang ditahan
Komnas HAM menyesalkan terjadinya bentrok antara aparat dengan warga setempat yang menimbulkan korban baik anak-anak maupun orang dewasa.
Komnas HAM minta Polri bentuk tim independen soal penangkapan warga Air Bangis
Sekaligus memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar aturan, serta memberikan jaminan agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.
Gerindra bantah Prabowo langgar HAM berat, paparkan 4 fakta hukum
Penjelasan ini diutarakannya lantaran isu tersebut selalu muncul jelang pilpres.
Gerindra respons isu Prabowo langgar HAM berat
"Nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik."
Korban pelanggaran HAM masa lalu segera dapat pemulihan hak
Menurut Mahfud, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini menitikberatkan pada pemulihan korban serta keturunannya.
Akui tak ideal, KY tolak usul seleksi ulang hakim ad hoc HAM
KY telah menyerahkan tiga calon hakim ad hoc HAM ke DPR untuk mengikuti fit and proper test dan ditetapkan.
Pelanggaran HAM berat di masa lalu
Ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui pemerintah.
Nestapa penyintas 1965 dan oase keadilan dari negara
Peristiwa 1965-1966 menjadi salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui Presiden Jokowi.
LPSK pulihkan 4.000 korban pelanggaran HAM berat
Data pemulihan korban tersebut merupakan rekapitulasi sejak 2012.
Bertemu Komnas HAM, Jokowi bahas penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu
Pemerintah memosisikan Komnas HAM sebagai lembaga independen dengan tugas yang harus dihargai.
Respons Ilham Aidit atas pengakuan Jokowi mengenai pelanggaran HAM berat
Ilham Aidit mengapresiasi segala upaya pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM berat.
Kasus Munir dan Marsinah bakal dibahas di Rakernas Partai Buruh
Partai Buruh akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengupayakan penuntasan kasus pelanggaran HAM.
YLBHI tantang pemerintah buktikan pelanggaran HAM tidak terulang
Keraguan YLBHI terhadap pernyataan Presiden Jokowi tidak lepas dari rekam jejak pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM.
Komnas HAM angkat bicara soal pengakuan Presiden atas pelanggaran HAM masa lalu
Pemerintah diharapkan membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status sebagai korban Pelanggaran HAM yang Berat kepada Komnas HAM.
Respons Kejagung atas pengakuan Jokowi terhadap kasus pelanggaran HAM berat
Kejagung menunggu perintah dari Presiden Jokowi terhadap kasus-kasus yang ada untuk diprioritaskan penyelesaiannya.
Jokowi sesalkan pelanggaran HAM berat, Amnesty: Harusnya minta maaf!
Menurut Amnesty International, penyebutan nama-nama peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu saja jauh dari cukup
Pemerintah perlu buka ruang pengajuan status korban pelanggaran HAM berat
Pemulihan hak korban berupa memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
Mahfud MD lapor Jokowi soal pelanggaran HAM: 4 kasus sudah diadili
Mahfud tak memerinci ke-4 kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Namun, seluruhnya diputus lepas oleh MA.
Komnas HAM desak Jaksa Agung proses hukum eksekutor peristiwa Paniai
Komnas HAM meminta Jaksa Agung mengambil upaya hukum terkait putusan yang membebaskan Isak Sattu.
TAPHAM dapati bukti Bupati Terbit Rencana eksploitasi korban
Pemaksaan untuk bekerja tanpa kompensasi yang layak juga merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak atas standar kerja.
TNI dan Kemenko Polhukam bahas pelanggaran HAM di Papua
Kemenko Polhukam merekomendasikan pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua.
Temuan Komnas HAM: Match commissioner laga Arema vs Persebaya tak paham regulasi
Berdasarkan keterangan match commissioner, yang bersangkutan tak memahami regulasi keselamatan dan keamanan PSSI.
PSSI lalai terapkan risiko tinggi laga Arema vs Persebaya
PSSI sejatinya memiliki kewenangan untuk menetapkan pertandingan dalam kategori berisiko tinggi, serta mengambil langkah-langkah pengamanan.
Acay mengelak saat disinggung tim pengamanan CCTV kasus KM 50
Kasus KM 50 menewaskan 6 anggota Laskar FPI tanpa melalui proses hukum (unlawful killing).
