Strategi menolak swastanisasi air di Jakarta ala Anies Baswedan
Distribusi air bersih dan minum yang dikelola Palyja dan Aetra selama 20 tahun tak menunjukkan adanya kemajuan.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan strategi untuk menguasai pengelolaan air bersih dan minum di Ibu Kota. Salah satu yang bakal ditempuh Pemprov DKI yakni dengan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PAM Jaya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan strategi penguasaan air di Jakarta sebetulnya telah disiapkan sejak lama. Salah satunya dengan menata ulang kinerja tim tata kelola air Pemprov DKI. Ini dilakukan sebagai upaya persiapan transisi pengelolaan air, bila amar kasasi penghentian swastanisasi air tak berubah.
“Sebetulnya sudah hampir final sekarang. Tujuan kita satu menyiapkan infrastruktur untuk distribusi air dan lain-lain. Kita akan jalankan terus intinya, kita akan ambil kebijakan yang paling menguntungkan untuk warga Jakarta,” kata Anies kepada Alinea.id di Jakarta pada Selasa (29/1).
Menurut mantan Menteri Pendidikan itu, distribusi air bersih dan minum yang dikelola Palyja dan Aetra selama 20 tahun terakhir tak menampakkan adanya kemajuan signifikan. Namun demikian, Anies mengimbau kepada timnya agar berhati-hati dalam bernegosiasi untuk mengakuisisi pengelolaan air dengan dua perusahaan tersebut.
“Saya katakan dalam melaksanakan ini, itu harus mengikuti semua ketentuan yang ada agar warga tidak dirugikan. Sebab, di situ ada ikatan kerja sama. Jangan sampai ketika kerja sama itu dihentikan sampai membayar pajak, harus menanggung ongkos,” ungkapnya.