Ngopi bareng PKS, Susi kritik kebijakan pemerintah soal Natuna

Susi menegaskan tidak setuju pemerintah kirim banyak nelayan ke Natuna.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dan Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) saat diskusi Ngopi Bareng Presiden PKS soal Natuna di Jakarta, Senin (20/1)/Foto Antara/Reno Esnir

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengirim banyak nelayan ke perairan Natuna untuk menghalau nelayan China. 

"Saya tidak setuju, ada yang bilang kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu, kalau mereka mau ambil, ya tetap bisa ambil," ujarnya dalam diskusi publik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1). 

Ketimbang mengirim banyak nelayan ke sana, sambung Susi, pemerintah baiknya mempertahankan regulasi dan konsistensi penjagaan laut. Cara ini, kata Susi, akan membuat Indonesia berwibawa di mata dunia.

"Kalau investasi itu berbeda. Jadi itu yang sebetulnya mesti kita lakukan secara kontinu. Patroli harus tetap ada, patroli harus menegakkan hukum. Kalau cuma diusir, menurut saya sia-sia dan wasting money, karena mereka pasti akan balik lagi. Kalau ada deterrent effect (efek jera) mungkin intensitasnya berkurang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menilai, Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengamanan yang dilakukan Coast Guard Indonesia belum memiliki ketegasan yang jelas.