Tak larang mudik, pemerintah sebar luaskan corona secara sistematis

Aktivitas mudik justru membuka lebar-lebar potensi penularan corona di seluruh wilayah tanah air.

Ilustrasi mudik di tengah pandemi Covid-19. Foto Unsplash/Alec Favale

Keputusan pemerintah untuk tidak melarang aktivitas mudik 2020 menjadi kontraproduktif terhadap upaya penanganan Covid-19. Perpindahan orang beserta barang yang telah menjadi tradisi tahunan di Indonesia, justru membuka lebar-lebar potensi penularan corona di seluruh wilayah tanah air. Apalagi jika pemerintah daerah tak dibekali fasilitas tambahan untuk menghadapi para pemudik yang berpotensi besar membawa virus tersebut ke daerah.

"Ini sebenarnya pemerintah secara sistematis melakukan penyebar luasan virus Covid ini, dengan secara sengaja menyebarkan virus covid ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, saat dihubungi jurnalis Alinea.id di Jakarta, Kamis (2/4).

Bagi dia, penetapan para pemudik dalam status orang dalam pemantauan atau ODP tidak akan memberi dampak apapun. Apalagi, Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kebijakan tersebut hanya menyertakan imbauan agar para pemudik melakukan isolasi mandiri. 

Imbauan tersebut terkesan basa-basi karena diyakini tak akan benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, tak ada upaya pengawasan untuk memastikan masyarakat menjalankan isolasi.

"Kita juga tahu kalau orang mudik dalam rangka lebaran itu enggak mungkin karantina. Orang mudik itu kan tujuannya ingin bertemu keluarganya. Silaturahmi," kata Hidayati.