Vaksin mandiri perburuk kesetaraan akses dan keadilan, Epidemiolog UI: Sabotase
Jika perusahaan swasta ingin membantu, maka semestinya mengalokasikan dana/sumber daya.
Ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono khawatir, vaksin mandiri dapat memperburuk kesetaraan akses dan keadilan. Sebab, vaksinasi mandiri hanya ditentukan oleh afiliasi ekonomi/perusahaan, bukan pada risiko kesehatan.
Jika perusahaan swasta ingin membantu, maka semestinya mengalokasikan dana/sumber daya untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.
“Kalau mereka saya ingin cepat-cepat pulih ekonominya. Jadi, mau vaksinasi karyawannya saja dan keluarganya. Dalam kondisi stok terbatas mengambil, merusak sistem yang sudah dibangun,” ucapnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Jumat (19/2).
“Untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan. Itu mengganggu, malah melakukan sabotase,” tambah dia lagi.
Program vaksin mandiri pun akan menghambat percepatan vaksinasi Covid-19 berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. “Betul sekali (karena manajemen vaksinasi dari sumber daya manusia, hingga rumah sakit swasta dialihkan ke program vaksin mandiri). Emang mereka (Kadin/vaksin gotong royong) memiliki kemampuan. Enggak juga. Akhirnya, menggunakan sarana-sarana yang dimiliki pemerintah. Bio Farma itukan BUMN,” tutur Pandu.