Varian delta dan opsi lockdown yang terus dikesampingkan Jokowi

Pengetatan PPKM mikro dinilai tidak akan efektif mengerem laju penularan Covid-19 setelah varian delta masuk ke Indonesia.

Ilustrasi karantina wilayah. Alinea.id/Oky Diaz

Di tengah terus melonjaknya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, sebuah petisi diluncurkan secara daring, pekan lalu. Dibikin menggunakan Google Documents, petisi yang disertai surat terbuka itu meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberlakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mengerem penularan virus Sars-Cov-2. 

Tercatat sudah ada 2.358 orang yang meneken petisi yang diinisiasi organisasi relawan kesehatan LaporCovid-19 tersebut, per Rabu (23/6). Para pendukung petisi berasal dari beragam kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, relawan, akademikus, bankir, pemilik warung, hingga supir ojek online

“Petisi dibuat karena kita butuh kepemimpinan yang mengerti benar kendala di lapangan, memimpin dan mengarahkan pejabat di bawahnya. Pandemi selesaikan dahulu. Biaya ekonominya akan lebih tinggi jika tertunda-tunda," kata Iqbal Elyazar, salah satu inisiator petisi dari LaporCovid-19, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (22/6).

Setidaknya ada sepuluh rekomendasi di dalam petisi itu. Permintaan lockdown ada pada poin kedua. Bunyinya, "Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial." 

Pada poin-poin lainnya, penggagas petisi meminta agar pemerintah memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, meningkatkan tes dan lacak kontak yang masih di bawah standar WHO, dan menunda pembukaan sekolah tatap muka hingga terjadi penurunan jumlah kasus positif Covid-19.