KPU diminta tak mengundang menteri pada debat pilpres berikutnya

Pengurangan jumlah pendukung kedua capres tak hanya agar suasana debat lebih kondusif. Tetapi juga untuk mengurangi biaya pengeluaran.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) bersiap memulai debat capres 2019 disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk agar KPU ketika mengundang tamu atau penonton, tak perlu dari kalangan menteri yang tengah menjabat saat ini. Pasalnya, hal itu dapat menimbulkan prasangka di masyarakat.

“Nanti malah menimbulkan prasangka. Yang diundang para menteri-menteri, yang seolah-olah para menteri tersebut mendukung 01. Padahal, itu belum tentu kan,” kata Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Jakarta pada Rabu (20/2). 

Selain itu, kata Sudirman, pihaknya meminta KPU untuk mengurangi pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden pada saat debat pilpres berikutnya. Hal itu perlu dilakukan agar jalannya debat bisa berlangsung lancer tanpa adanya gangguan.

Melihat debat sesi kedua yang terjadi konflik kecil, Sudirman mengatakan, KPU harus melakukan evaluasi. Salah satunya evaluasi terkait jumlah pendukung masing-masing capres yang ada di ruang debat dengan menguranginya.

Menurut Sudirman, pengurangan jumlah pendukung atau suporter kedua capres tak hanya agar suasana debat lebih kondusif. Tetapi juga untuk mengurangi biaya pengeluaran. KPU bisa lebih berhemat dengan misalnya hanya membolehkan masing-masing capres membawa sebanyak 30 orang pendukung.