Prima sebut putusan Bawaslu kuatkan putusan PN Jakpus
Putusan Bawaslu membuka peluang bagi KPU untuk memulihkan hak politik Prima sebagai salah satu partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
Bawaslu putuskan KPU lakukan pelanggaran saat verifikasi Partai Prima
KPU disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
KPU diminta beri kepastian soal Pemilu 2024
Pemilu tahun depan dibayangi dengan banyak ketidakpastian, baik itu untuk masyarakat, maupun untuk partai politik.
Inilah 10 poin Perppu Pemilu yang disetujui Komisi II DPR
Setidaknya, terdapat 10 poin materi dalam Perppu Pemilu yang diserahkan Mendagri Tito Karnavian kepada Komisi II DPR.
Pemkab Kukar bantu KPU hapus warga meninggal dari DPT
Pemkab Kukar membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menghapus data warga yang sudah meninggal dunia dari Daftar Pemiih Tetap (DPT).
Diadukan Wanita Emas, DKPP gelar sidang etik Ketua KPU besok
Sidang etik digelar terbuka dan dapat dipantau via akun Facebook dan kanal YouTube DKPP.
Diadukan Wanita Emas, DKPP gelar sidang etik Ketua KPU besok
Sidang etik digelar terbuka dan dapat dipantau via akun Facebook dan kanal YouTube DKPP.
KPU resmi ajukan gugatan ke PN Jakpus atas putusan tunda Pemilu 2024
Menurut Andi, salah satu materi banding yang diajukan, yakni KPU menilai putusan majelis PN Jakpus terdapat sebuah kekeliruan.
Soal putusan PN Jakpus, Moeldoko: Presiden tak akan intervensi
Moeldoko mengatakan upaya banding diserahkan sepenuhnya kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.
KPU membangkang, tak acuhkan putusan penundaan Pemilu 2024
KPU sedang menyusun materi banding dan segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Jakarta.
Jaring calon komisioner, Pansel KPU DKI Jakarta pastikan dengar suara publik
Pansel Anggota KPU DKI Jakarta telah membuka pendaftaran sejak 6 Maret 2023 hingga 12 hari ke depan.
Komisi II DPR panggil KPU bahas putusan PN Jakpus
Rapat dengan DPR mengenai putusan PN Jakpus akan dilakukan usai disetujui pimpinan DPR.
Pekan ini, KPU ajukan banding putusan penundaan Pemilu 2024
Putusan penundaan Pemilu 2024 diterbitkan PN Jakpus dalam memutus perkara yang diajukan Partai Prima.
Selain banding putusan PN Jakpus, KPU disarankan bayar ganti rugi hingga verifikasi ulang Partai Prima
Anggaplah KPU bersalah, yang paling memungkinkan adalah bayar ganti rugi.
Komisi III DPR minta MA dan KY periksa hakim PN Jakpus
Komisi III DPR akan segera memanggil MA untuk membahas persoalan ini. Pemanggilan bakal dilakukan setelah masa reses rampung.
Peneliti CSIS nilai putusan PN Jakpus kacaukan konstruksi hukum sengketa pemilu
Hal yang mendasari diajukannya gugatan terhadap KPU adalah Partai Prima merasa dirugikan dalam verifikasi administrasi.
Ketua Umum Prima minta KPU jalankan putusan PN Jakpus
Menurut Agus, putusan PN Jakpus ditafsirkan keliru oleh banyak pihak bahwa Prima menghendaki adanya penundaan pemilu.
PN Jakpus tak permasalahkan pemanggilan hakim oleh KY soal putusan penundaan pemilu
Zulkifli menyebut, pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik memang menjadi tugas dan wewenang KY.
Ini bantahan PN Jakpus soal putusan penundaan pemilu
Apabila ada pihak yang tidak setuju atas putusan hakim maka dapat menempuh upaya hukum melalui banding.
Mahfud MD tidak habis pikir penundaan pemilu diputuskan PN
Putusan itu dipicu oleh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
PN Jakpus disebut langgar konstitusi, PSHK minta putusan penundaan pemilu dianulir
"Tidak terlalu jauh apabila Putusan 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat dikatakan telah melanggar konstitusi."
Pimpinan MPR: Putusan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan UUD 1945
Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.
Sukseskan Pemilu 2024, Wagub Kaltim ajak warga aktif daftarkan diri sebagai pemilih
Menurutnya, warga yang berhak memilih harus ikut dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 demi masa depan lebih baik.
KY akan panggil hakim PN Jakpus pemvonis penundaan Pemilu 2024
KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.
Pengamat: Putusan PN Jakpus tunda Pemilu 2024 tak bisa dieksekusi
"Putusan ini masuk dalam kategori putusan yang non-executable karena tidak memiliki aspek manfaat dan kepastian hukum."
