Pilpres 2024 dan urgensi pemerataan layanan kesehatan hingga Papua
Rasio ketersediaan puskesmas di Papua dan Papua Barat sangat rendah.
Pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan bakal jadi pekerjaan rumah utama para penerus pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ke depan. CEO dan pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsi menyebut pembangunan fasilitas kesehatan terutama harus digeber di kawasan Indonesia timur.
Sebagai gambaran, Diah membandingkan rasio jumlah puskesmas di DKI Jakarta dan Papua Barat. Puskesmas yang tersebar di Jakarta memiliki rasio 7,16% atau sekitar 7 puskesmas per 1 kecamatan. Di Papua Barat, rasionya hanya 0,29%, jauh dari rata-rata rasio nasional yang mencapai 1,4%.
"Selain itu, dari total 10.205 puskesmas, baru 89,69% atau 9.153 puskesmas yang telah terakreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas," kata Diah saat berbincang dengan Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
CISDI mencatat jumlah puskesmas naik dari 9.767 pada 2016 menjadi 10.292 pada 2021. Meski begitu, penyebarannya tak merata di seluruh daerah. Sebagian besar puskesmas di daerah-daerah terpencil juga tak dilengkapi dengan varian tenaga kesehatan (nakes) yang ideal.
Menurut Diah, setiap puskesmas seharusnya digawangi oleh 9 nakes. Salah satu di antaranya ialah dokter puskesmas. Namun, baru puskesmas di DKI Jakarta saja yang bisa memenuhi prasyarat ideal itu dengan persentase mencapai 105,4%. Papua, sebagai pembanding, hanya punya rasio 8,6%.