PPP dukung evaluasi Pilkada langsung yang digulirkan pemerintah

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendukung usulan pemerintah yang akan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada langsung selama ini menyebabkan biaya politik sangat tinggi.

“PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon. Akibatnya, ketika mereka terpilih maka orientasinya terlebih dahulu bukan bekerja untuk melayani rakyat, melainkan korupsi untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan.

Awiek menuturkan, banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah ternyata bermotif sama, yaitu menutupi biaya politik yang tinggi. “Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya,” ujarnya.

Awiek mengatakan, evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.