sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

PPP dukung evaluasi Pilkada langsung yang digulirkan pemerintah

Pelaksanaan Pilkada langsung selama ini menyebabkan biaya politik sangat tinggi.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Kamis, 07 Nov 2019 09:42 WIB
PPP dukung evaluasi Pilkada langsung yang digulirkan pemerintah

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendukung usulan pemerintah yang akan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada langsung selama ini menyebabkan biaya politik sangat tinggi.

“PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon. Akibatnya, ketika mereka terpilih maka orientasinya terlebih dahulu bukan bekerja untuk melayani rakyat, melainkan korupsi untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan.

Awiek menuturkan, banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah ternyata bermotif sama, yaitu menutupi biaya politik yang tinggi. “Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya,” ujarnya.

Awiek mengatakan, evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.

Wakil Sekjen PPP itu menjelaskan, pilkada langsung bisa tetap dilaksanakan, namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi. Caranya, waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek. Lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, dan penguatan Bawaslu dengan menambah satgas politik uang.

Menurutnya, kalau ada penambahan biaya, maka itu disiapkan negara bukan dibebankan pada biaya calon yang dapat menyebabkan munculnya orientasi balik modal. Atau, lanjut Awiek, jika pemerintah memiliki keberanian, kembalikan Pilkada melalui DPRD.

“Tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap politik uang di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung,” ujar Awiek.

Sponsored

Selain itu, dia menyarankan agar memberikan sanksi berat bagi parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Misalnya, berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol. (Ant)