Situs-situs pemerintah kerap dibuat alakadarnya tanpa memperhatikan aspek keamanan.
Situs milik pemerintah, baik pusat dan daerah, masih sangat rentan disusupi konten-konten yang mempromosikan judi daring alias judi online (judol). Menurut catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada sedikitnya 3.908 laman (uniform resource locator/URL) milik beragam instansi pemerintah yang disusupi konten judi daring sepanjang 2024.
"Dengan jumlah 678 instansi terdampak. Satgas BSSN sudah mengirimkan 25 surat penyampaian kepada Komdigi untuk dilakukan pemblokiran dan masih terdapat 412 URL yang masih dalam proses dinonaktifkan," kata Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).
Hingga Januari 2025, menurut Pakel, BSSN sudah mendeteksi 378 laman milik pemerintah yang disusupi konten judi daring dengan 78 instansi yang terdampak. Setelah diselisik, BSSN menemukan adanya kerentanan pada sistem manajemen konten yang digunakan dalam situs-situs milik pemerintah.
Dari hasil analisis BSSN, menurut Pakel, ditemukan bahwa 144 laman milik pemerintah tergolong dalam kerentanan tingkat tinggi dan rawan disusupi konten judol. Selain itu, sebanyak 2.164 laman pada kerentanan tingkat medium dan 3.336 laman pada tingkat rendah.
"BSSN melakukan upaya asistensi ke instansi pemerintahan yang laman beserta domainnya rentan disusupi konten judol. Sebagian besar sudah selesai dilakukan asistensi,” ucap Pakel.