AJ didampingi kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat, secara resmi menyampaikan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (17/11/2026). Pengaduan ini dilayangkan atas pelanggaran hak pelayanan kesehatan serta ketidaksesuaian prosedur medis yang dialaminya pascaoperasi tulang belakang pada 06 September 2022.
Dalam laporan tersebut, terdapat tiga pihak yang diadukan, yakni dokter spesialis ortopedi berinisial LND, Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), serta Pertamedika IHC selaku induk perusahaan (holding) BUMN rumah sakit.
Kronologi dan Putusan Disiplin Profesi
Peristiwa ini bermula saat AJ menjalani tindakan operasi pemasangan pen tulang belakang yang ditangani oleh dr. LND di RSPP pada 6 September 2022. Menurut keterangan AJ, prosedur operasi dilakukan tanpa melalui tahapan observasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan kepadatan tulang (bone mineral density). Belakangan diketahui bahwa AJ/pelapor memiliki kondisi osteoporosis yang semestinya menjadi pertimbangan medis sebelum tindakan operasi dilakukan.
Akibat tindakan tersebut, kondisi tulang belakang pelapor mengalami keretakan dari satu titik menjadi lima titik, yang memicu nyeri berkepanjangan hingga berdampak pada penurunan fungsi ginjal, jantung, gangguan pencernaan serta memicu kondisi autoimun.
Pada 12 Desember 2024, AJ telah mengajukan pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kesehatan Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kesehatan Indonesia
pada 13 Juni 2025, diputuskan terdapat pelanggaran disiplin profesi kedokteran berupa tindakan praktik yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya, serta tidak merujuk pasien kepada dokter lain yang memiliki kompetensi relevan.
Langkah Mediasi melalui Komnas HAM
Kuasa hukum AJ/pelapor, Ichwan Setiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat, menjelaskan, langkah pelaporan ke Komnas HAM ditempuh setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan negosiasi dengan pihak terkait belum menemukan titik temu.
Tiga alasan mendasar mengapa perkara ini dibawa ke ranah Komnas HAM
Pertama, Pemenuhan Hak Dasar Atas Kesehatan. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kondisi penderitaan fisik yang dialami kliennya selama empat tahun dinilai sebagai bentuk terabaikannya hak dasar warga negara atas rasa aman dan pemulihan kesehatan.
Kedua, Ketimpangan Posisi dan Kebutuhan Mediator Independen. Mengingat pihak yang diadukan merupakan institusi layanan kesehatan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), korban membutuhkan lembaga negara yang independen dan imparsial untuk menjembatani komunikasi. Putusan dari Majelis Disiplin Profesi Kedokteran sebelumnya menjadi landasan objektif bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur yang perlu ditindaklanjuti pemulihan haknya.
Ketiga, Mendorong Akuntabilitas Pelayanan Publik. Pelaporan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan hak individu korban, tetapi juga menjadi evaluasi sistemik bagi tata kelola rumah sakit pelat merah dalam menjamin keselamatan pasien (patient safety).
"Kami memandang Komnas HAM memiliki kredibilitas dan kewenangan mediasi yang kuat untuk mempertemukan warga negara dengan institusi di bawah BUMN secara setara. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Komnas HAM, aduan ini akan diproses dalam empat hari kerja dan dijadwalkan adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak teradu pada pekan depan," jelas Ichwan Setiawan.
Ia juga menambahkan, proses komunikasi berfokus pada perhitungan konversi biaya pengobatan yang telah dikeluarkan.
Harapan Pemulihan dan Kepastian Hukum
Sementara itu, AJ berharap agar proses di Komnas HAM dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang adil serta pemulihan kondisi kesehatannya secara menyeluruh.
"Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Danantara, agar hak-hak saya sebagai pasien dapat terpenuhi. Harapan utama saya adalah mendapatkan penanganan medis hingga tuntas agar saya bisa kembali pulih dan beraktivitas," ungkap AJ.