Pemulihan mata pencaharian masyarakat sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bergerak. Hingga 29 September 2026, penanganan telah dilakukan terhadap 1.835,93 hektare tambak dan kolam terdampak bencana agar kegiatan budi daya masyarakat dapat kembali berjalan.
Penanganan tersebut mencakup 1.750,70 hektare di Aceh, 67,11 hektare di Sumatera Utara, dan 18,12 hektare di Sumatera Barat. Luasan itu merupakan bagian dari total 31.248,34 hektare tambak dan kolam terdampak yang akan dipulihkan secara bertahap berdasarkan kondisi kerusakan dan kesiapan setiap lokasi.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Enggar Sadtopo mengatakan i,ntervensi awal diprioritaskan pada tambak dan kolam berkategori rusak ringan sehingga dapat lebih cepat digunakan kembali oleh masyarakat.
“Dari sekitar 31.000 hektare yang terdampak, lahan rusak ringan yang telah diintervensi di lapangan mencapai 1.835 hektare. Ini berupa tambak dan kolam. Kolam digunakan untuk ikan air tawar, sedangkan tambak untuk budi daya air payau seperti udang dan komoditas lainnya,” ujar Enggar.
Untuk mendukung pekerjaan fisik, KKP mengerahkan 12 ekskavator ke wilayah terdampak. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh, sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing memperoleh dukungan dua unit. Penggunaan alat berat terus dievaluasi agar dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan penanganan.
Pemulihan ekonomi pesisir juga menyasar sentra produksi garam di Aceh. Sebanyak 506 dapur perebusan garam menjadi target pembangunan kembali pada 2026 dan tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, serta Aceh Besar.
Pekerjaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan dapur dan tungku perebusan hingga penyediaan peralatan produksi. Sebagian unit ditargetkan selesai dan dapat digunakan mulai Oktober, sedangkan seluruh 506 dapur diharapkan rampung pada awal Desember 2026.
“Mudah-mudahan nanti pada Oktober sudah ada yang selesai secara bertahap. Seluruh 506 unit ditargetkan selesai pada awal Desember,” kata Enggar.
Selain sektor budi daya dan produksi garam, pemerintah memulihkan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Dari 364 unit pengolahan ikan yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 360 unit ditargetkan mendapat penanganan pada 2026 agar rantai produksi dan pemasaran kembali bergerak.
Dukungan juga diberikan kepada nelayan tangkap melalui penyaluran 129 unit mesin kapal dan 302 paket alat penangkapan ikan. Bantuan tersebut diharapkan mempercepat kembalinya aktivitas melaut sekaligus membantu keluarga nelayan memulihkan pendapatan setelah bencana.