Jumlah korban kasus serangan siber terkait kebebasan berekspresi meningkat pada triwulan kedua tahun 2025.
Neni Nur Hayati kaget saat mendapat kabar dari wartawan bahwa salah satu video TikTok miliknya telah diposting ulang oleh akun-akun media sosial resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks. Video itu ia unggah pada 16 Juli 2025.
Menggunakan referensi dari laporan investigatif Kompas bertajuk "Buzzer Mengepung Warga" dan "Buzzer Politik Pemborosan Anggaran", Neni mengunggah video edukatif yang isinya membahas secara umum praktik-praktik yang dianggap merusak demokrasi. Ia tidak menyebut nama pejabat tertentu, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Neni, video tersebut digunakan tanpa izin dan ditampilkan dengan sudut pandang sepihak. Sejak itu, Neni tidak berhenti mendapat teror berantai yang disertai perundungan, cacian dan ancaman kekerasan hingga ancaman pembunuhan karena dianggap mengkritik Dedi Mulyadi.
"Sampai sekarang masih terjadi dan itu memang sangat intens. Saya dibantu teman teman SAFEenet untuk menonaktifkan beberapa item sehingga saat ini tidak bisa menyerang melakui message pribadi tapi membanjiri di kolom komentar," kata Neni kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (6/7).
Neni mengaku ponsel sempat diretas karena memang tidak bisa login ke akun media sosial miliknya. Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia itu juga terus-menerus mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal.