Presiden Prabowo mengumpulkan 4.487 kepala daerah di Bogor untuk mengantisipasi hambatan birokrasi program Astacita.
Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Kegiatan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakor mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dihadiri 4.487 kepala daerah bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya, distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan menciptakan kurang lebih satu juta lapangan kerja. Pemerintah menargetkan cakupan MBG meningkat hingga 82 juta penerima pada akhir 2026.
Selain MBG, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah mendorong hilirisasi melalui 18 proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun, yang diproyeksikan menyerap 276.800 tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat koperasi desa, memodernisasi kampung nelayan, melakukan digitalisasi sekolah, serta mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional.
Di sektor lingkungan dan kualitas hidup, Prabowo menyoroti persoalan lonjakan sampah yang berdampak pada pariwisata dan wajah kota. Pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy di 34 kota, meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), menggalakkan kerja bakti massal, menata baliho dan iklan, serta menjalankan program gentengisasi nasional untuk mengganti atap seng yang dinilai panas dan tidak estetis.