Tito kawal pendataan bencana Sumatera dan pastikan pemerintah pusat siap bantu pemda memulihkan kerusakan besar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus berjibaku mendata kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Pendataan detail kerusakan infrastruktur dilakukan melalui kepala daerah setempat. Tito menegaskan, bila pemerintah daerah tidak mampu melakukan perbaikan karena keterbatasan anggaran maupun skala kerusakan, pemerintah pusat akan turun tangan.
Tito sebelumnya mengatakan para kepala daerah tidak akan dibiarkan menanggung sendiri dampak bencana besar tersebut. Beberapa bupati pun telah mengakui penanganan kerusakan secara mandiri hampir mustahil dilakukan, seperti Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Mendagri memahami kondisi itu mengingat luasnya wilayah terdampak dan besarnya kerusakan infrastruktur.
“Kalau yang seperti bencana Sumatera ini kita serahkan kepada kepala daerah saja, wah mereka setengah mati. Kasihan rakyatnya, kasihan juga kepala daerahnya. Dia pun mungkin terdampak juga keluarganya,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Selasa (2/12).
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai langkah Mendagri yang turun langsung mendata kerusakan merupakan bagian penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Ia mengatakan kolaborasi antara Kemendagri dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menangani bencana, terutama pada fase recovery.