Pelaksanaan proyek berskala besar tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja, menggerakkan usaha bahan bangunan, dan memperkuat rantai pasok lokal.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendorong pembangunan hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mempercepat pemulihan tempat tinggal penyintas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah terdampak. Pelaksanaan proyek berskala besar tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja, menggerakkan usaha bahan bangunan, dan memperkuat rantai pasok lokal.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 46.521 unit. Pendataan sementara secara by name by address atau BNBA telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga untuk skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga untuk eksitu komunal. Pembangunan huntap insitu dan eksitu mandiri ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan huntap eksitu komunal ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek huntap harus memberikan dampak berganda bagi daerah. Pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material yang dapat diproduksi atau dipasok dari wilayah terdampak, sepanjang memenuhi standar kualitas, sertifikasi, serta ketentuan pengadaan.
“Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (21/7/2026).
Maruarar mengungkapkan, desain huntap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum serta Bata Interlock Presisi (BIP) yang dikembangkan Semen Indonesia Group.