Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendorong pembangunan hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mempercepat pemulihan tempat tinggal penyintas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah terdampak. Pelaksanaan proyek berskala besar tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja, menggerakkan usaha bahan bangunan, dan memperkuat rantai pasok lokal.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 46.521 unit. Pendataan sementara secara by name by address atau BNBA telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga untuk skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga untuk eksitu komunal. Pembangunan huntap insitu dan eksitu mandiri ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan huntap eksitu komunal ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek huntap harus memberikan dampak berganda bagi daerah. Pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material yang dapat diproduksi atau dipasok dari wilayah terdampak, sepanjang memenuhi standar kualitas, sertifikasi, serta ketentuan pengadaan.
“Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (21/7/2026).
Maruarar mengungkapkan, desain huntap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum serta Bata Interlock Presisi (BIP) yang dikembangkan Semen Indonesia Group.
RISHA merupakan teknologi konstruksi modular yang menggunakan komponen beton pracetak dan dirakit dengan sistem bongkar pasang, sehingga mendukung pembangunan rumah dalam waktu relatif cepat. Sementara itu, BIP menggunakan bata berdimensi presisi dengan mekanisme saling mengunci untuk membuat proses konstruksi lebih mudah, efisien, dan tetap memenuhi aspek ketahanan bangunan. Kedua teknologi tersebut telah digunakan dalam program pembangunan dan pemulihan hunian pascabencana.
Maruarar mengatakan penggunaan teknologi konstruksi cepat dan produk dalam negeri dapat mempercepat penyelesaian huntap sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi baru di sekitar lokasi pembangunan. Kementerian PKP saat ini sudah menyiapkan sejumlah paket tender untuk pembangunan huntap yang diproyeksikan akan mulai konstruksi pada September 2026.
Untuk huntap eksitu komunal pada 2026, pembangunan ditargetkan mencapai 7.952 unit. Lahan telah dipetakan pada 54 lokasi dengan luas keseluruhan 198,21 hektare dan daya tampung mencapai 7.973 unit. Rinciannya meliputi 6.220 unit di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, serta 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menilai penggunaan RISHA dan BIP memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan selama lahan telah tersedia dan seluruh dukungan dasarnya dipersiapkan. Pembangunan huntap dalam Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diproyeksikan rampung seluruhnya pada 2027.
“Yang belum terlaksana (pembangunan huntap) diprogramkan tahun ini, paling lambat tahun depan. (Hal ini) untuk kepastian masyarakat supaya tidak terlalu lama di huntara (hunian sementara),” kata Tito.
