Alokasi tersebut menjadi yang terbesar, yakni sekitar 58,97 persen dari total kebutuhan nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp101,166 triliun, sejalan dengan besarnya dampak bencana yang dialami Aceh.
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh dengan mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) sebesar Rp58,973 triliun untuk periode 2026–2028. Alokasi tersebut menjadi yang terbesar, yakni sekitar 58,97 persen dari total kebutuhan nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp101,166 triliun, sejalan dengan besarnya dampak bencana yang dialami Aceh.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Safrizal ZA mengatakan besarnya dukungan anggaran tersebut mencerminkan prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.
"Dari Rp101,166 triliun, untuk Aceh dialokasikan Rp58,973 triliun atau sekitar 58,97 persen atau hampir 60 persen. Ini memang sebanding melihat dampak bencana banjir bandang yang eksesnya paling besar terjadi di Aceh," ujar Safrizal dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dirancang secara bertahap selama tiga tahun agar proses pemulihan dapat berjalan terukur dan berkelanjutan. Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp24,215 triliun sebagai tahap percepatan, kemudian Rp20,219 triliun pada 2027 untuk melanjutkan program strategis, serta Rp14,539 triliun pada 2028 guna menuntaskan rehabilitasi dan memastikan keberlanjutan pemulihan.
Khusus pada 2026, sekitar Rp23,830 triliun telah didistribusikan kepada kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Langkah ini memastikan seluruh program dapat segera berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.