Mendagri meminta pemda segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi bersama pemerintah daerah. Instruksi ini disampaikan menyusul meningkatnya kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Pernyataan tersebut diungkapkan Tito saat memimpin Apel Penanganan Bencana bersama Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa(18/11).
Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tito menjelaskan curah hujan tinggi pada November dan Desember berisiko memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung. Zona dengan risiko tertinggi berada di wilayah selatan Indonesia. Mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Papua.
Mendagri menekankan agar pemerintah daerah, khususnya di Jawa bagian selatan yang memiliki populasi besar, segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir, sekaligus menyusun skenario mitigasi. Mitigasi yang dimaksud meliputi penguatan struktur wilayah rawan longsor, perbaikan ruas jalan yang rentan amblas, hingga penanganan sementara untuk mengurangi dampak bencana.
“Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi. Termasuk penguatan di wilayah yang rawan longsor,” ujar Tito.