Dilema perpanjangan PPKM: Prokes kendur, masyarakat jenuh

Cara dan strategi penanganan pandemi Covid-19 tak kunjung membuahkan hasil.

Sejumlah pemulung mengenakan masker saat bekerja pada masa PSBB di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (22/4)/Foto Antara/FB Anggoro.

Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut perpanjangan PPKM dalam situasi dilematis. Sebab, angka kasus baru Covid-19 terus menanjak. Bahkan nyaris tembus 1 juta. 

Menurut Netty, cara dan strategi penanganan pandemi Covid-19 belum kunjung membuahkan hasil. Petugas, lanjutnya, tampak mulai kendur dalam mengawasi dan menindak pelanggar protokol kesehatan. Di sisi lain, masyarakat mulai jenuh dengan segala aturan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sudah mendesak.

“Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus Corona 19 yang makin kuat dan makin mudah menular,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/1).

Perpanjangan PPKM akan sulit menekan laju kenaikan kasus jika pemerintah tidak segera memberlakukan karantina total. Meski perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tetapi kerumunan massa masih terjadi banyak titik.