Dilema perpanjangan PPKM: Prokes kendur, masyarakat jenuh

Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut perpanjangan PPKM dalam situasi dilematis. Sebab, angka kasus baru Covid-19 terus menanjak. Bahkan nyaris tembus 1 juta. 

Menurut Netty, cara dan strategi penanganan pandemi Covid-19 belum kunjung membuahkan hasil. Petugas, lanjutnya, tampak mulai kendur dalam mengawasi dan menindak pelanggar protokol kesehatan. Di sisi lain, masyarakat mulai jenuh dengan segala aturan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sudah mendesak.

“Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus Corona 19 yang makin kuat dan makin mudah menular,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/1).

Perpanjangan PPKM akan sulit menekan laju kenaikan kasus jika pemerintah tidak segera memberlakukan karantina total. Meski perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tetapi kerumunan massa masih terjadi banyak titik.

Pun di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, dan bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan.

“Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tutur Netty.

Politikus PKS itu kemudian meminta pemerintah agar terus menggalakkan 3T (testing, tracing, treatment), serta mengedukasi masyarakat agar senantiasa taat protokol kesehatan dengan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker). Juga mendesak pemerintah memfokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah.

“Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan, sehingga pasien harus mengantre dan lambat ditangani,” ucapnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri, karena saat ini di daerah-daerah sudah hampir penuh. Pemerintah juga harus menambah jumlah nakes yang semakin ‘kedodoran’ setiap harinya.

“Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, perlindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," pungkasnya.