Evaluasi setahun kinerja Jokowi-Ma'ruf, dari SDM hingga UU Ciptaker
LIPI menilai pembangunan SDM yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf bermasalah.
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam satu tahun ini belum optimal. Hal ini dilihat dari hasil kinerja lima prioritas janji Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang terkendala pandemi Covid-19.
Di antaranya adalah janji pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diklaim membuahkan hasil. Namun, kata Aisah, ternyata bermasalah. Misalnya, polemik Kartu Pra Kerja.
Berikutnya, sambung Aisah, prioritas pembangunan yang cukup konsisten karena hasilnya terlihat secara fisik. Namun, penyerapan anggaran Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) PUPR dan Kementerian Perhubungan belum maksimal.
Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Aisah menilai regulasi tersebut menggabungkan berbagai UU yang semestinya dibahas secara hati-hati. Kesan terburu-buru dan tidak inklusif memicu gelombang penolakan terhadap regulasi ‘sapu jagat' ini.
UU Ciptaker, kata dia, sesungguhnya tidak menyederhanakan aturan sebagaimana substansi yang digaungkan. UU Ciptaker dinilai tetap akan melahirkan banyak sekali aturan turunan yang menciptakan kompleksitas baru.