Ide Demokrat bubarkan koalisi Jokowi dan Prabowo dianggap keliru
Pemerintah harus didukung partai politik. Juga perlu dikontrol oposisi. Dengan begitu, pemerintah dapat berjalan baik, efektif dan efisien.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menilai ide Partai Demokrat yang ingin agar koalisi Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja maupun Prabowo melalui Koalisi Indonesia Adil Makmur bubar dianggap sangat tidak masuk akal.
Menurut Karding, sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik. Juga perlu dikontrol oleh pihak oposisi. Dengan begitu, pemerintah dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
“Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding di Jakarta, Minggu.
Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan. Menurut Karding yang juga Ketua DPP PKB itu, dalam sistem politik multi-partai, koalisi merupakan sebuah keniscayaan dan tidak mungkin untuk tidak berkoalisi dalam membangun negara.
Menurut Rachland, permasalahan yang ada bukan pada koalisi. Namun, soal bagaimana membangun tradisi pada para politisi, pemimpin, institusi dan masyarakat dalam tiap kompetisi politik harus dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.