KLB Demokrat, Yasonna minta SBY dan AHY tak main serang tanpa dasar

Pemerintah akan menangani secara profesional sengketa Partai Demokrat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama Baleg DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020)/Foto Antara/Muhammad Adimaja

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak asal tuding ihwal Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Nah, ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, kemarin saya pesan. Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya," ujar Yasonna, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/3).

Yasonna memastikan, pemerintah akan menangani secara profesional polemik KLB yang dianggap AHY ilegal dan abal-abal itu. "Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja, titik," tegas politikus PDI-Perjuangan itu.

Diketahui, sejumlah spekulasi muncul pascaterpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang lantaran tiadanya sikap Istana kepada Moeldoko.

"Moeldoko kan orang Istana. Bahkan dia menjabat KSP. Jadi mereka sudah tahu sama tahu lah. Karena Jokowi membiarkan, maka Moeldoko seenaknya melakukan kudeta. Beda halnya jika Jokowi melarang, Moeldoko tak akan berani melakukan kudeta," kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin, dihubungi Alinea.id, Senin (8/3).