Wacana koalisi permanen dinilai masih sebatas manuver strategis. Pengamat menyebut Surya Paloh menjaga fleksibilitas politik NasDem jelang Pilpres 2029.
Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan usulan tersebut boleh dipertimbangkan, meski belum ada keputusan final. Pernyataan itu dinilai memunculkan dinamika baru di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai sikap Surya Paloh masih bersifat normatif dan penuh kalkulasi.
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa NasDem membuka ruang untuk konsolidasi, tetapi belum ingin mengunci komitmen jangka panjang. Ini langkah menjaga fleksibilitas politik,” ujar Arifki, Sabtu (21/2).
Menurutnya, dalam sistem multipartai seperti Indonesia, istilah “koalisi permanen” tidak sesederhana dukungan jangka panjang kepada pemerintah. Koalisi yang dikunci terlalu dini justru berpotensi mempersempit ruang manuver partai menjelang Pilpres 2029.
“Stabilitas memang penting bagi pemerintahan. Namun, partai tetap harus memperhitungkan masa depan elektoralnya. Koalisi permanen berarti ada konsekuensi terhadap peluang pencalonan presiden dan wakil presiden,” katanya.