Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan ialah dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah taruna di Kabupaten Minahasa.
"Presiden Prabowo Subianto telah berjanji pada saya akan membangun Provinsi Sulut, sehingga kami juga memberikan lahan sebesar 20 hektare guna membangun sekolah taruna di Langowan," kata Olly usai menyerahkan sertifikat untuk pembangunan SMA Taruna Nusantara Langowan kepada Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (28/4) lalu.
Victor Rarung, asisten pribadi Olly, mengungkapkan pertemuan Olly dan Sjafrie berlangsung penuh keakraban. "Keduanya ikut membahas bagaimana membangun Sulut,” jelas dia seperti dikutip dari Berita Manado.
Olly merupakan salah satu politikus senior PDI-Perjuangan (PDI-P). Saat ini, ia menjabat sebagai Bendahara Umum PDI-P. Meskipun peraih kursi DPR RI terbanyak, parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berstatus sebagai oposisi tunggal.
Namun, muncul spekulasi PDI-P bakal segera bergabung di koalisi parpol pendukung pemerintah. Rumor itu terutama santer berembus usai Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati di kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, April lalu.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib menilai hubungan PDI-P dan pemerintahan Prabowo kian mesra usai pertemuan Prabowo dan Mega. Menurut dia, PDI-P dan pemerintahan Prabowo sedang dalam posisi saling membutuhkan.
"Kader-kader PDI-P ingin aman, tidak dijerat hukum. Hal itu belajar dari kasus yang menjerat (Sekjen PDI-P) Hasto (Kristiyanto) dan Bu Ita (mantan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu) dicurigai penuh muatan politik," kata Kholidul kepada Alinea.id, Selasa (29/4).
Hasto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian alih waktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan kader PDI-P Harun Masiku. Adapun Hevearita kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat sejumlah kasus rasuah di lingkungan Pemkot Semarang semasa menjabat.
PDI-P, kata Kholidul, saat ini terganggu karena banyak kadernya yang dibekap persoalan hukum. Selain mengganggu konsolidasi internal jelang kongres, persoalan-persoalan hukum yang menimpa kader-kader PDI-P juga merusak citra partai di mata publik.
"Pemerintah berkepentingan agar program-programnya berjalan tanpa diganggu PDI-P yang masih memegang sejumlah jabatan penting di DPR seperti Puan (Maharani) yang menjabat Ketua DPR dan Said Abdullah sebagai Ketua Banggar DPR," kata Kholidul.
Olly sendiri saat ini sedang "direcoki" kasus dugaan korupsi hibah Pemprov Sulut kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Pekan lalu, Olly diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp8,9 miliar tersebut.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok menilai PDI-P saat ini sedang terbelah. Ada yang berkukuh ingin tetap jadi oposisi, tetapi ada pula yang ingin segera merapat ke pemerintahan Prabowo.
"Di PDI-P, aura politiknya saat ini semacam itu. Mungkin Bu Mega masih idealistik, tapi di kalangan kader banyak yang makin pragmatis. Jadi, (sikap oposisi) kurang populer," kata Zaki kepada Alinea.id, Selasa (29/4).
Kader-kader PDI-P, lanjut Zaki, menyadari sulitnya mendapatkan akses ke sumber pendanaan jika PDI-P masih menyandang status sebagai oposisi. Di sisi lain, Prabowo tak menutup peluang bagi PDI-P untuk bergabung di koalisi.
"Jadi, ada kemungkinan PDI-P akhirnya ditarik gabung koalisi pemerintahan. Sinyal semakin jelas. Kedua belah pihak saling pedekate (pendekatan). Jika terjadi, ini semakin menegaskan bahwa sistem kepartaian sangat bernuansa kartelistik. Semua parpol, tidak peduli apa ideologinya, akan bersatu padu untuk menjadi penikmat kekuasaan," ujar Zaki.
