close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dok. Alinea/Capture ANTARA
icon caption
Dok. Alinea/Capture ANTARA
Politik
Rabu, 18 November 2026 12:00

KPK minta Kemenbud dan KKP evaluasi kontrak influencer

Buntut pengadaan jasa influencer, KPK mendorong instansi terkait untuk mengevaluasi nilai kontrak. Menurut Budi, hal ini penting untuk melihat efektivitas dan efisiensi.
swipe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi kontrak pada pengadaan jasa influencer.

Ditulis oleh ANTARA (18/11), pernyataan tersebut disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.

Serta temuan ICW akan tiga paket pengadaan KKP selama 2025-2026. Dengan total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikburistek pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

img
Shabrina Dwi Arsa
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan