Menerka konsekuensi politik usai AHY jadi pembantu Jokowi

Setelah 9 tahun berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Ini ditandai dengan pelantikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Jakarta, pada Rabu (21/2).

"Sebagai orang tua dan juga sebagai mantan presiden, sebagai sesepuh Partai Demokrat, beliau [Susilo Bambang Yudhoyono/SBY] mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik. Secara profesional, menunjukkan etos kerja, dedikasi, dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya," kata AHY tentang pesan SBY kepadanya ketika menjadi pembantu presiden di Kompleks Istana.

Tanda-tanda akan bergabungnya Demokrat dengan pemerintahan Jokowi sejatinya terendus sejak Oktober 2023, ketika keduanya bersua di Istana. Kala itu, AHY bahkan sempat diisukan mengisi kursi menteri pertanian (mentan), yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo karena mengundurkan diri usai terjerat kasus dugaan korupsi senilai Rp44,5 miliar.

Namun, hal tersebut tak terjadi. Sebab, Jokowi malah kembali mengangkat Amran Sulaiman sebagai Mentan. Kendati begitu, Demokrat tidak lagi "keras" terhadap pemerintah. Justru terlihat membela ketika dikritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pengusung utama Jokowi sejak 2014.

Tidak mengherankan