Suap bansos, KPK panggil Komisaris PT RPI Daning Saraswati
Dalam kasus ini, PT RPI diterka milik Matheus. Perusahaan itu ikut pengadaan bansos atas persetujuan tersangka PPK lainnya, Adi Wahyono.
Santunan meninggal akibat Covid-19 dihapus, Demokrat: Dampak korupsi bansos
Korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara menyebabkan Kemensos tidak mempunyai anggaran.
Kadernya tersangka KPK, Sekjen PDIP: Partai tak melakukan intervensi hukum
PDIP akan menunggu keterangan resmi KPK terkait Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang ditetapkan sebagai tersangka.
Nurdin Abdullah bantah terlibat suap, KPK: Tersangka bantah biasa
KPK menegaskan, memiliki bukti kuat dalam kasus politikus PDIP Nurdin Abdullah.
Politikus PDIP Nurdin Abdullah diduga terima suap dan gratifikasi Rp5,4 miliar
Praktik lancung Nurdin terendus KPK, hingga dibekuk dalam OTT pada Jumat (26/2) malam sampai Sabtu (27/2) dinihari.
Kronologis OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
KPK menerka Nurdin dapat uang dari kontraktor lain sebanyak tiga kali.
KPK tak temukan barang bukti di rumah politikus PDIP Ihsan Yunus, MAKI: Telat
Menurut Boyamin, ada 20 izin penggeledahan diterbitkan Dewas usai OTT, awal Desember 2020. Namun, tak segera ditindaklanjuti penyidik.
Kasus bansos Covid-19, KPK geledah rumah politikus PDIP Ihsan Yunus
Ali mengatakan, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan dokumen yang terkait dengan perkara.
PDIP bela Jokowi soal kerumunan di Maumere NTT
Terjadi kerumunan saat Presiden Jokowi mengunjungi Maumere, NTT, pada Selasa (23/2).
Ardian Iskandar didakwa menyuap Juliari cs Rp1,95 miliar
JPU menerka uang tersebut diberikan terkait dengan penunjukkan Ardian melalui PT Tigapilar Argo Utama sebagai penyedia bansos.
Kasus bansos, Harry Sidabukke didakwa menyuap Juliari cs Rp1,28 miliar
JPU menerka uang tersebut diberikan terkait penunjukkan Harry sebagai penyedia bansos dalam rangka penanganan Covid-19.
Susul PDIP, PKB setuju revisi UU Pemilu
Sebaliknya, PKB nilai UU Pilkada belum perlu direvisi. Sikap ini sama dengan PDI Perjuangan.
Buka peluang revisi UU Pemilu, PDIP beber sejumlah alasan
Parlementary treshold hingga praktik money politic jadi alasan PDIP buka peluang revisi UU Pemilu.
"Balik badan", PDIP kini dukung revisi UU Pemilu
PDIP kini "balik badan" tentang revisi UU Pemilu. Belakangan mendukung regulasi itu diubah.
LSI: Survei capres, HRS ungguli Puan Maharani
Berdasarkan hasil survei itu, HRS mendulang 0,7%. Sementara, Puan Maharani hanya mendapat 0,1%.
Banjir Jakarta, PDIP dirikan dapur umum di daerah terdampak
PDIP melalui Baguna mendirikan dapur umum di sejumlah wilayah di Jakarta terdampak banjir imbas hujan sejak Jumat (19/2) hingga Sabtu (20/2)
Korupsi bansos, KPK periksa Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal
Politikus PDIP itu akan diminta keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap bansos Covid-19 Jabodetabek.
Demokrat tangkis serangan Marzuki Alie soal SBY-Megawati
Demokrat respons pernyataan Marzuki soal SBY akui Megawati kecolongan dua kali.
Andi Arief nilai ada dendam PDIP terhadap SBY
Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief, berpendapat, PDIP memiliki dendam terhadap SBY.
Kata Kemendagri soal putusan lantik Orient Riwu Kore
Kemendagri tunggu Kemenkumham soal pelantikan Bupati Sabu Raijua.
Kasus bansos dan benur, KPK: Pengembangan pasal selain suap memungkinkan
Pengembangan sangat dimungkinkan, penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan, menyangkakan para tersangka dengan ketentuan UU TPPU
2 penyuap kasus bansos Covid-19 segera diadili
Tiga orang tersebut terseret dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 Jabodetabek 2020. Untuk Juliari, disangkakan sebagai tersangka penerima.
Kasus bansos, KPK perpanjang masa penahanan eks PPK Kemensos
Perpanjangan penahanan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan bekas pejabat Kemensos itu.
Imlek, Puan singgung kebijakan Megawati saat jabat presiden
Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus disyukuri.
PDIP soal isu Gibran maju Pilkada DKI: Sembrono
PDIP disebut menolak membahas RUU Pemilu karena Jokowi akan menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, untuk maju Pilkada Jakarta 2024.
