Pemerintah diminta kembali pertimbangkan pemberlakuan PSBB
Sebanyak 2.657 orang terkonfirmasi positif Covid-19 pada 9 Juli. Menjadi rekor tertinggi.
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan baik.
Pertimbangan lainnya, pemerintah dianggap belum tegas mengawal penerapan kenormalan baru (new normal) di masa pandemi coronavirus baru (Covid-19). Setiap kebijakan disebut semakin tidak jelas seiring kampanye AKB.
"Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," ucapnya, Jumat (10/7).
Mufida juga mendorong pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan (faskes) guna menampung warga yang teridentifikasi positif Covid-19, termasuk menyiapkan tempat-tempat swakarantina dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil tes usap (swab).
Dirinya melanjutkan, semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG). Sehingga, protokol kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan, dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat.