PKS: Jangan sampai terjadi euforia vaksin, prokes jadi ambyar
Netty sebut vaksinasi tidak berarti bebas dari Covid-19.
Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020. Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujui, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang meluncurkan vaksin Covid-19.
Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan proses edukasi publik dengan baik dan jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham.
"Vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi terjadinya euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan (prokes) jadi ambyar," ujarnya dalam rilis yang diterima Alinea, Minggu, (15/11).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan upaya testing, tracing dan treatment atau 3T harus terus ditingkatkan.
"Kita tidak ingin karena euforia vaksin maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih patuh dan lebih bersih ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan edukasi publik," imbuhnya.