Premium dan Pertalite dihapus, pemerintah dinilai tak peka penderitaan rakyat

Pemerintah dinilai tidak peka dengan penderitaan rakyat saat ini. Penilaian itu muncul seiring rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite oleh Pertamina lantaran dinilai tidak ramah lingkungan. Rencana tersebut dianggap bentuk pemaksaan terhadap masyarakat untuk membeli BBM jenis Pertamax atau BBM non-subsidi.

"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan. Kenapa pemerintah justru ingin menghapus Premium dan Pertalite? Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli Pertamax yang harganya lebih mahal," ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Bagi Netty, penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite akan membebani masyarakat kecil. Terlebih, penghapusan dua jenis BBM tersebut akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.

"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite akan berdampak pada banyak hal, antara lain kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal, ada sekitar 17% keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani," tutur Netty.

Dia menilai, segala upaya bantuan sosial pemerintah akan menjadi sia-sia jika rencana penghapusan itu terealisasi. Pasalnya, bantuan tersebut untuk menutupi harga kebutuhan pokok yang terdampak dari penggunaan BBM Pertamax.