Publik ingin cawapres dari tokoh antikorupsi
Mayoritas orang menginginkan cawapres dari kalangan aktivis antikorupsi, baru disusul akademisi, militer, dan ulama.
Survei KedaiKOPI menunjukkan, mayoritas publik ingin figur cawapres yang bersih, dan tak punya rekam jejak kelam menyunat keuangan negara.
"Latar belakang wakil presiden yang diinginkan publik adalah aktivis antikorupsi, yaitu sebesar 90,2%," kata peneliti lembaga survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/7).
Di posisi kedua, latar belakang cawapres yang diinginkan publik adalah akademisi dengan persentase 86,1%, disusul militer 83%, ulama 80,8%, dan pemimpin daerah 79,4%. Sebaliknya, mayoritas pemilih sebesar 90,7% tidak menyetujui jika mantan napi tindak pidana korupsi mencalonkan diri sebagai pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif.
Sementara itu, sejumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemimpin daerah, juga Kalapas Sukamiskin, melahirkan krisis kepercayaan pada pemerintah Jokowi. Dari hasi serangkaian focus group discussion (FGD) pada Senin (23/7) lalu, hanya 45% peserta FGD yang menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi, dibanding pemerintahan sebelumnya.
Lalu sebanyak 17% menganggap lebih buruk, dan 38% memandang penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja. Hal ini, sambung Kunto, merupakan "lampu kuning" bagi Jokowi. Menurut dia, perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik terkait kesungguhan pemerintah memberantas korupsi.