Ultah, DPR janji awasi penggunaan APBN
Pemerintah wajib memastikan belanja negara efektif.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berjanji akan mencermati segala upaya pemerintah dalam memanfaatkan segala sumber pembiayaan yang ada. Hal ini menanggapi prediksi defisit anggaran 2021 yang mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari produk domestik bruto atau PDB.
"DPR RI akan cermati upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan resiko dan kapasitas fiskal APBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di masa yang akan datang," tutur Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Rapat Paripurna Dalam Rangka HUT ke-75 DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9).
Dikatakan Puan, pemerintah wajib memastikan belanja negara berjalan efektif dan berkualitas dengan sumber pembiayaan utang. DPR RI, kata Puan, berjanji akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan APBN 2020, khususnya dalam penanganan pendemi Covid-19.
Tujuannya, agar pemerintah dapat bertindak memenuhi harapan rakyat dalam menjalankan program perlindungan sosial dan program ekonomi rakyat.
Diketahui, pemerintah telah memproyeksikan asumsi makro dengan rincian, RAPBN 2021 pendapatan negara sebesar Rp1776,4 triliun, belanja negara sebesar Rp2.775, 5 triliun, serta defisit anggaran capai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB.