Usulan presidential threshold 0% dinilai pepesan kosong

Mengapa tawaran di luar PT 0-100% tidak dikemukakan secara masif, terstruktur, dan sistematis ke ruang publik.

Petugas KPU Mamuju menguji kekuatan kotak suara Pemilu di Kantor KPU Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (08/02). Foto Antara

Publik sebaiknya tidak terbius dengan wacana presidential threshold (PT) 0%. Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, usulan PT 0% tidak lepas dari kepentingan dan kekuatan politik dari partai dan politisi yang mengusulkan.

Emrus menyebut, usulan itu acapkali datang dari partai yang perolehan kursi di DPR pusat pada Pemilu Legislatif 2019 berada di papan menengah, lebih lagi dari papan  bawah. Kemudian, partai yang tidak masuk parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 dan partai yang baru berdiri lebih cenderung menginginkan PT 0% agar partainya dapat mengusung  pasangan calon Pilpres 2024.

"Jadi, sangat kental dengan politik pragmatis," kata Emrus kepada Alinea.id, Kamis (30/12).  

Menurut dia, alasan PT 0%  akan membuat rakyat memiliki banyak pilihan adalah sebuah pepesan kosong. "Saya pastikan tidak demikian," ujar dia.

Sekalipun akan menimbulkan berbagai persoalan bidang politik ke depan karena demokrasi belum dewasa, termasuk kemungkinan terjadi deparpolisasi, Emrus mempertanyakan mengapa pengusul tidak menawarkan PT di luar rentang jumlah 0 hingga 100%. Misalnya, pertama, dibuka kanal jalur independen, seperti pada Pilkada. Atau kedua, setiap WNI secara individu berhak menjadi paslon Pilpres 2024.