Rusuh, usut dugaan pungli napi asimilasi di lapas Sorong

PKS mengusulkan dibentuk komisi pengawasan di lapas.

Sejumlah narapidana membakar ban Lapas Kelas IIA Manado Tuminting, Manado Sulawesi Utara, Sabtu (11/4/2020) Foto Antara/Adwit B Pramono.

Politikus PKS Aboebakar Alhabsyi menyayangkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II B, Sorong, Papua Barat, Rabu (22/4) kemarin. Ia meminta kasus tersebut diselidiki dengan cepat .

Menurut Aboebakar, peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi. "Sampai saat ini, berita yang beredar kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar di Jakarta, Kamis (23/4).

Politikus PKS ini menerangkan, memang akhir-akhir ini publik mendengar adanya tarif tertentu untuk mendapatkan program asimilasi yang digulirkan Kemenkumham.

Untuk itu ia meminta agar masalah ini diungkap, apakah ada kaitannya dengan perilaku pungutan liar (pungli) sebagaimana yang baru-baru ini beredar.

Dirjen Pemasyarakatan, kata dia, perlu turun tangan untuk melakukan audit. Hal tersebut dilakukan agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain.