Putra Menkumham mangkir lagi dari panggilan KPK
Putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.
KPK periksa anak Menkumham Yasonna Laoly terkait proyek di Medan
Yamitema T Laoly yang merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, akan diperiksa sebagai saksi.
Lewat Perpres, Jokowi wajibkan pegawai kantoran gunakan Bahasa Indonesia
Perpres ini mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
Mundur dari Menkumham, Yasonna Laoly ingin di kursi Komisi III DPR
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengaku senang pascapelantikan secara sah sebagai anggota DPR RI.
Yasonna Laoly mundur dari jabatan Menkumham
Dalam surat pengunduran diri Menkumham Yasonna Laoly disebutkan efektif mulai 1 Oktober 2019 lantaran dirinya terpilih sebagai anggota DPR.
Disindir Yasonna soal RUU KUHP, Dian Sastro: Lebih baik merasa bodoh dan terus belajar
"Karena lebih baik kita merasa bodoh, dan terus belajar daripada sudah merasa tahu semuanya."
Menkumham jamin RUU KUHP tak ada ancaman kebebasan pers
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjamin ke depan tidak ada ancaman terhadap kebebasan pers.
Yasonna Laoly bantah KPK dilemahkan dalam RUU KUHP
Satu dari sekian perdebatan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah mengenai tindak pidana korupsi.
Menkumham: Pasal penghinaan presiden delik aduan
Menurut Menkumham, ancaman pidana hanya berlaku jika dugaan penghinaan dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.
RKUHP disebut asal jadi, bikin orang mudah masuk bui
Pemerintah dan DPR sepakat hanya satu pasal yang tidak diterapkan dalam RKUHP, yakni pasal tentang pria hidung belang.
Menteri Yasonna bela hak koruptor untuk peroleh remisi
Pemerintah dan DPR sepakat menghapus aturan yang memperketat napi kejahatan luar biasa memperoleh remisi.
Laode Syarif ungkap kebohongan Yasonna soal revisi UU KPK
Yasonna sebelumnya mengatakan sudah berdiskusi dengan Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mengenai revisi UU KPK. Pernyataan itu bohong.
Febri Diansyah sebut Jokowi belum setujui revisi UU KPK
KPK akan lumpuh dan kemudian mati jika RUU KPK direalisasikan.
Selain Jaksa Agung, dua kementerian ini harus diisi orang non parpol
Dengan diisi individu yang netral, setiap langkah hukum yang berjalan pasti tidak akan 'mendua'.
