Berita Kumpulan Omnibus Law Hari Ini

Anggota DPR minta sanksi bagi RS yang tolak pasien masuk dalam RUU Kesehatan

Pasal sanksi kepada rumah sakit sudah tercantum dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan. Ada upaya pasal ini dihapus.

Ia menyayangkan, aspirasi masyarakat untuk rokok dimentahkan kembali oleh pemerintah.

Perumusan itu hanya dilakukan karena wabah Covid-19 yang sempat melanda. Akhirnya, hanya menunjukan lemahnya sistem kesehatan nasional.

Maka dari itu, penundaan terhadap RUU ini perlu dilakukan untuk dapat dipelajari lebih dahulu sebelum disahkan.

Rahmad menilai wajar adanya penolakan di sana sini terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang tersebut.

Managing Director PEPS, Anthony Budiawan mengatakan, alasan itu terlalu dibuat-buat dan manipulatif.

Perppu Cipta Kerja saat ini menunggu pengesahan DPR setelah dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokow) beberapa hari lalu.

RUU Kesehatan dengan metode omnibus law menjadi salah satu beleid yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Rachmat Djatnika, memberi pemaparan mengenai kedatangan tenaga kerja asing yang mengganggu kenyamanan klaster kerja buruh.

Revisi PPP secara kilat dibahas hanya selama 10 hari Baleg DPR.